MATARAM - Pengurus Wilayah Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2031 resmi dilantik di Pendopo Wali Kota Mataram, Kamis (13/8/2026). TGH. Mujiburrahman dipercaya memimpin JKSN NTB setelah dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat JKSN, Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah JKSN dalam memperkuat kontribusi pesantren dalam pembangunan daerah.
Ketua Umum PP JKSN Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim mengatakan, tantangan perjuangan kyai dan santri saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan melalui pengabdian kepada masyarakat. Ia menilai kesejahteraan dan keadilan sosial harus menjadi bagian dari perjuangan bersama. “Orientasi perjuangan kita saat ini bukan lagi sekadar merayakan Indonesia merdeka, melainkan bagaimana mewujudkan keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan itu sendiri: terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan bangsa saat ini juga berkembang dalam bentuk “penjajahan gaya baru”, khususnya di sektor ekonomi. Ketergantungan terhadap rantai pasok asing, penguasaan sumber daya alam serta dominasi terhadap aset nasional menjadi persoalan yang perlu dihadapi melalui penguatan kemandirian masyarakat. Karena itu, pesantren dinilai memiliki posisi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi, mengembangkan teknologi serta menyiapkan kepemimpinan santri. “Di pundak kanan kita ada kehormatan sebagai pejuang di jalan Allah, dan di pundak kiri kita ada tanggung jawab sebagai pejuang bangsa dan negara,” ujarnya.
Ketua JKSN NTB TGH. Mujiburrahman menegaskan, kepengurusan yang baru dilantik akan mengedepankan kerja nyata sebagai bentuk pengabdian. JKSN, kata dia, tidak ingin organisasi hanya dikenal melalui kegiatan seremonial maupun atribut, tetapi hadir dengan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. “Organisasi ini adalah tempat pengabdian. JKSN tidak mengedepankan hiruk-pikuk atau sekadar baliho dan atribut di mana-mana. Kita bergerak dengan ketulusan dan keikhlasan, karena itulah karakter sejati kiai dan santri memberi manfaat nyata tanpa mengharapkan pamrih,” tegasnya.
Untuk menjalankan arah gerakan tersebut, JKSN NTB telah menyiapkan enam fokus utama, yakni memperkuat ukhuwah dan jejaring pesantren, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kader santri, mendorong kemandirian ekonomi pesantren, mempercepat transformasi digital, membangun kemitraan strategis serta memperkuat publikasi positif mengenai pesantren. Dari sejumlah agenda tersebut, kemandirian ekonomi menjadi salah satu perhatian penting dengan target pesantren mampu memenuhi sekitar 40 hingga 50 persen kebutuhan operasional secara mandiri.
Penguatan ekonomi pesantren akan dilakukan melalui pengembangan kewirausahaan, koperasi, pemberdayaan ekonomi dan filantropi dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki masing-masing pesantren. “Pesantren harus mulai berpikir bagaimana bisa mandiri. Kita ingin ada model pemberdayaan ekonomi yang bisa direplikasi di pesantren-pesantren NTB, sehingga tidak seluruh kebutuhan operasional bergantung pada bantuan,” kata TGH. Mujiburrahman. Di sisi lain, penguatan literasi digital dan publikasi juga menjadi perhatian untuk memperluas informasi mengenai kontribusi pesantren sekaligus menangkal berbagai stigma negatif yang berkembang di masyarakat.
Melalui kepengurusan baru dan enam fokus gerakan tersebut, JKSN NTB mendorong pesantren agar semakin mandiri, adaptif dan mampu mengambil peran dalam pembangunan daerah. Upaya itu akan diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dunia usaha serta masyarakat sipil. Dengan kolaborasi tersebut, JKSN berharap peran kyai dan santri dapat semakin luas dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan Nusa Tenggara Barat.
0 Komentar