Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf dengan menggandeng pesantren serta berbagai elemen strategis masyarakat. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan tanah wakaf agar lebih produktif dan terlindungi secara legal. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Universitas KH Abdul Chalim (UAC) Mojokerto yang dilaksanakan di Kantor Pengurus Pusat JKSN, Siwalankerto, Surabaya, pada Kamis (9/4/2026), yang sekaligus menjadi momentum penguatan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan program strategis ini.
Kegiatan tersebut berlangsung dengan dihadiri sejumlah tokoh penting dari berbagai unsur pemerintahan dan keagamaan. Tampak hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah sekaligus Ketua Umum JKSN KH Asep Saifuddin Chalim, Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur Asep Heri, serta Bupati Mojokerto Gus Barra. Selain itu, kehadiran perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berbagai pihak terkait lainnya semakin memperkuat sinergi yang dibangun dalam program ini. Kehadiran para tokoh tersebut tidak hanya menunjukkan dukungan formal, tetapi juga menjadi simbol keseriusan bersama dalam mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf di Jawa Timur secara masif dan terstruktur.
Melalui kerja sama yang telah disepakati, BPN Jawa Timur secara aktif melibatkan kalangan santri sebagai relawan dalam proses percepatan sertifikasi tanah. Pelibatan santri ini dinilai sangat strategis karena pesantren memiliki jaringan sosial yang kuat serta kedekatan emosional dengan masyarakat di berbagai daerah. Dengan keunggulan tersebut, para santri diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam membantu proses pendataan, sosialisasi, hingga pendampingan masyarakat terkait pentingnya legalitas tanah wakaf. Tidak hanya itu, keterlibatan santri juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan generasi muda pesantren agar memiliki peran nyata dalam pembangunan, khususnya dalam bidang administrasi pertanahan.
Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Asep Heri, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor seperti ini merupakan strategi utama dalam mempercepat proses sertifikasi, terutama untuk tanah wakaf dan aset keagamaan lainnya. Ia menyampaikan, “Percepatan sertifikasi tanah wakaf membutuhkan dukungan luas, termasuk dari pesantren dan organisasi keagamaan. Melalui kerja sama ini, kami menyiapkan tambahan SDM yang terlatih agar proses di lapangan berjalan lebih cepat dan akurat.” Ia juga menjelaskan bahwa BPN Jawa Timur telah menyiapkan sekitar 7.500 relawan yang berasal dari kalangan santri dan mahasiswa, yang tergabung dalam Laskar Karomah, yang nantinya akan mendapatkan pelatihan teknis secara intensif.
Peran para relawan ini menjadi sangat krusial, terutama dalam proses pengumpulan data fisik dan yuridis yang membutuhkan ketelitian tinggi serta jumlah sumber daya manusia yang cukup besar. Salah satu tantangan utama dalam sertifikasi tanah wakaf adalah penentuan batas wilayah yang seringkali membutuhkan verifikasi langsung di lapangan dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, keberadaan relawan yang terlatih akan sangat membantu dalam mempercepat proses tersebut. Hal ini menjadi semakin penting mengingat BPN Jawa Timur menargetkan penyelesaian sekitar 40.000 sertifikasi tanah wakaf sepanjang tahun 2026, sebuah target ambisius yang membutuhkan kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah kolaboratif yang dilakukan oleh BPN bersama pesantren dan elemen masyarakat lainnya. Ia menegaskan, “Percepatan sertifikasi tanah, termasuk wakaf, membutuhkan SDM yang kuat dan kolaborasi berbagai pihak. Pemprov Jatim mendukung melalui penyiapan relawan dan gerakan masyarakat.” Dukungan ini menjadi penguat bahwa program percepatan sertifikasi tanah wakaf tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, melainkan gerakan bersama yang melibatkan berbagai elemen demi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

0 Komentar